SBY DAMPRAT GUBERNUR RIAU

Asap Meluas, Muncul Gagasan Evakuasi 50 Ribu Warga

Bencana asap di Riau yang makin memburuk, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berang. Di sela-sela kunjungan kerja di Semarang, SBY menggelar rapat koordinasi melalui video conference bersama Wapres Boediono dan jajaran pejabat teknis terkait yang berada di Mabes Polri, Jakarta, serta jajaran pejabat teknis di Polda Riau.

Dalam kesempatan tersebut, SBY memberikan sejumlah arahan bagi jajaran pejabat tersebut. Sebelum memberikan arahan, presiden RI keenam itu mengecek keberadaan pejabat-pejabat terkait, satu per satu. Ternyata Gubernur Riau Annas Maamun dan Menkokesra Agung Laksono tidak hadir. 

SBY pun sempat meradang akibat absennya dua pejabat tersebut. Dimulai ketika Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif melaporkan para pejabat yang berada di Polda Riau. Syamsul menuturkan Gubernur Riau diwakili Wakil Gubernur Riau. 

“Karena bapak Gubernur sejak kemarin berada di lokasi, di wilayah Bengkalis dan birokan hilir. Beliau masih berada di tengah-tengah memimpin wilayah setempat,” ungkap Syamsul melalui video conference di Mabes Polri, kemarin (14/3).

Mendengar jawaban Syamsul, SBY menyatakan kekecewaannya. Dia berharap Gubernur Riau berada di tempat saat video conference berlangsung. 

“Mestinya gubernur di situ. Gubernur melaporkan langsung pada saya. Apa yang sudah dan sedang dilakukan, sekaligus mendengarkan perintah-perintah saya,” tegas SBY.

Selanjutnya, SBY kembali meradang ketika mendengarkan laporan dari Wapres Boediono terkait para pejabat yang hadir di Mabes Polri. SBY menyinggung soal menkokesra yang tidak kelihatan hadir. Boediono pun menjawab bahwa yang bersangkutan tengah berada di Jawa Tengah. 

“Menkokesra itu tadi malam (kemarin malam) kami hubungi, ternyata beliau ada di Jateng. Belum bisa karena ada komitmen, hal apa itu sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Lalu saya minta laporan secara singkat. Lalu tadi pagi ada laporan tertulis,” jawab Boediono.  

Jawaban Boediono tampaknya tidak memuaskan bagi SBY. Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan, menkokesra harusnya berada di situ, karena bencana asap merupakan tanggung jawabnya. 

“Karena ini krisis asap, krisis kebarakan yang intensitasnya tinggi, tolong disampaikan kepada Pak Agung Laksono agar diprioritaskan ini. Karena secara fungsional memang menkokesra yang menangani ini. Saya mengerti kalau sekarang sudah telanjur berangkat, tapi untuk yang akan datang saya berharap ini jadi prioritas,” tegasnya.

Usai mengecek keberadaan para pejabat terkait, SBY pun memaparkan sejumlah persoalan terkait bencana asap. Dia menguraikan, bencana asap kembali terjadi akibat pembakaran-pembakaran ladang yang kembali dilakukan beberapa oknum masyarakat di Riau. Karena itu, pihaknya menyesalkan jajaran pemerintah pusat dan daerah yang tidak mampu melakukan upaya pencegahan terhadap pembakaran tersebut. 

”Biang keladinya adalah karena tindakan pembakaran yang semestinya bisa dicegah. Negara ini ada pejabatnya, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa. Mestinya bisa dilakukan pencegahan, paling tidak mengurangi apa yang terus terjadi di Provinsi Riau,” paparnya. 

SBY menuturkan, pihaknya mengetahui banyaknya keluhan dan amarah yang ditujukan warga Riau dan sekitarnya melalui media sosial, yang disampaikan pada pemerintah. Dia mengaku memahami kemarahan dan keluhan tersebut. 

”Saya memantau terus sebenarnya, ribuan berita, keresahan, kemarahan dari saudara kita. Juga saya baca ada 9.000 yang masuk di sosial media yang boleh dikatakan marah. Marahnya ada yang beralasan, ada yang kurang beralasan. Tapi itulah situasi yang kita hadapi. Kita perlu solusi sekarang ini,” tuturnya.

Karena itu, presiden 64 tahun itu menegaskan, kebiasaan warga Riau dalam melakukan pembakaran lahan, harus dihentikan. Sebab, jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, maka negara akan terus menerus mengalami kerugian dalam upaya menangani bencana asap setiap tahunnya. Dia pun meminta pada jajaran pemerintah daerah di Riau untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, termasuk menyadarkan warga Riau. 

“Tapi tentu menjadi kewajiban saya sebagai presiden, para menteri semua untuk mengatasi apapun harus kita atasi, kita selesaikan. Tapi mari kita mendidik diri kita sendiri, bangsa ini ke depan agar kalau yang menyebabkan itu main bakar, ya hentikan kebiasaan main bakar itu,” tegasnya.

SBY melanjurkan, operasi terpadu tersebut harus ditingkatkan melalui tiga pilar. Pertama, kegiatan pemadaman api dan asap. Danrem Riau ditunjuk untuk melanjutkan tugas tersebut. Kedua, perawatan dan kesehatan yang dipimpin oleh pejabat senior dari Pemda Riau. Ketiga, penegakan hukum dipimpin Kapolda Riau, yang sebelumnya telah bekerja pada satgas penegakan hukum. Ketiga pilar perlu diperkuat dan ditingkatkan efektivitas kecepatannya agar memberikan dampak psikologis yaitu efek jera bagi pembakar.

”Operasi terpadu tanggap darurat ini akan dipimpin oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif, yang selama ini saya lihat efektif dan mampu untuk memimpin. Sebagai wakil komandan akan disiapkan satu perwira tinggi TNI berpangkat mayor jenderal yang juga akan membantu penuh,” katanya. 

Terkait bencana asap tersebut, SBY pun menyatakan mengubah jadwal kunjungan kerjanya. Dia mengatakan segera bertolak ke Riau untuk melihat langsung upaya penanganan di lokasi. 

“Saya melihat langsung, memimpin kegiatan di sana, lalu saya percayakan pada BNPB. Saya meminta benar tanggung jawab dan kerja keras dari pejabat negara dan pemerintah di Riau sendiri,” imbuhnya.

Apel Kesiap-siagaanKepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya telah membuat persiapan menyesuaikan dengan arahan presiden.

“Besok pagi (hari ini, red) akan dilakukan apel kesiapsiagaan pasukan 2 batalyon TNI dari Marinir dan Kopaskhas, serta 11 unit pesawat Hercules C-130 yang siap diterbangkan ke Riau,” ujarnya.

Kemudian, untuk modifikasi cuaca akan ditambah lagi satu pesawat Hercules. Kemarin siang, bahan semai awan berupa garam NaCl sebanyak lima ton telah diterbangkan dari Lanud Halim Perdanakusumah menuju Riau.Sutopo menuturkan, rencana kedatangan presiden di Riau hari ini tidak akan dilakukan di Pekanbaru karena asap terlalu tebal. 

“Jika memungkinkan, presiden akan mendarat di Dumai atau melalui jalan darat dari Padang (mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, red),” lanjut peneliti senior BPPT itu.

Dijerat UU KehutananDi sisi lain, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penerapan UU Kehutanan akan dilakukan dengan tegas. Menurut dia, selama ini Riau menjadi surga bagi orang-orang luar daerah yang ingin membuka lahan. Mereka membeli lahan, lalu membakarnya sebelum digunakan.

Karenanya, dari awal pihaknya meminta penggunaan teknologi, satelit untuk memantau titik api. Kemudian, mengintensifkan patroli di kawasan hutan. “Saya patroli ke sana minggu lalu, itu jelas. Ada orangnya, ada gubuk-gubukan yang membakar lahan itu,” katanya. 

Dia minta pembakar lahan diciduk untuk diproses. Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombes Agus Rianto menjelaskan, jumlah tersangka pembakar hutan Riau makin meningkat. “Jumlah tersangka menjadi 40 dari 37 kasus. Satu tersangka di antaranya adalah perusahaan,” terangnya kemarin.

Meskipun Kemenkes masih menetapkan bencana itu masih skala lokal, tapi mulai muncul permintaan evakuasi 50 ribu penduduk terdampak asap di Riau. Puluhan ribu penduduk itu dikabarkan terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Wamenkes Mukti Ali Ghufron menegaskan bahwa kebijakan evakuasi penduduk itu ada di bawah komando instansi terkait. Di antaranya adalah BNPB. 

Sedangkan usulan evakuasi itu, kata Ghufron, merupakan gagasan dari pribadi seseorang dokter. 

“Kemenkes sendiri segera menggelar rapat untuk mengetahui kondisi terkini di Riau, termasuk dampaknya,” ujarnya.

Ghufron mengatakan, rencana evakuasi warga itu harus dipertimbangan juga logistik yang harus dipersiapkan. Untuk saat ini Ghufron mengatakan, penanganan yang tepat adalah mengurangi dampak asap terlebih dahulu.Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2-PL) Kemenkes Tjandra Yoga Aditama menuturkan, terjadi delapan masalah kesehatan bagi masyarakat akibat asap dari kebakaran hutan itu. Seperti menyebabkan iritasi pada mata dan hidung. Pada skala tertentu juga bisa menimbulkan alergi dan infeksi.

Kemudian asap di Riau juga bisa memperburuk asma dan penyakit paru kronis lainnya seperti bronkitis kronik dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). 

“Asap yang terus-menerus dihirup juga bisa membuat kerja paru berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah,” papar Tjandra. Asap ini juga berbahaya bagi anak-anak, orang lanjut usia, dan ibu hamil. 

Sumber : padangekspres.co.id